Bogor, SotardugaNews.id ][ 6 Agustus 2024 – 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor terpilih periode 2019-2024 akan segera menyelesaikan tugas mereka pada tanggal 9 September 2024. Namun, rakyat Kabupaten Bogor masih menunggu realisasi janji-janji yang pernah diucapkan saat pembacaan sumpah jabatan di Pengadilan Negeri Cibinong kelas Ia pada hari Selasa (27/8) 2019, lima tahun silam.
Para wakil rakyat yang terpilih diharapkan mampu membawa perubahan bagi pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Namun, apa yang terjadi hari ini? Lima tahun sudah berlalu dan perubahan yang dijanjikan masih jauh dari kenyataan, terutama dalam sektor pendidikan.
Ratusan anak di Kabupaten Bogor masih belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Padahal, sesuai dengan Pasal 31 dan 32 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Kenyataannya, banyak anak yang tidak bersekolah, dan hal ini mencerminkan kegagalan para wakil rakyat dalam menjalankan amanah mereka.
Wakil rakyat, yang seharusnya menjadi suara dan pelindung kepentingan masyarakat, justru terlihat abai terhadap permasalahan yang ada. Janji untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih hanya menjadi angan-angan belaka. Dimana letak terwujudnya Kabupaten Bogor yang termaju, nyaman, dan berkeadaban?
Mangkraknya proyek seperti Hotel Sayaga menjadi catatan hitam bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Proyek ini seharusnya menjadi bukti konkret dari kinerja dan komitmen para kader partai terbaik yang terpilih sebagai wakil rakyat. Namun, proyek ini justru menjadi simbol kegagalan mereka dalam merealisasikan janji-janji dan aspirasi rakyat.
Partai politik yang mengusung para wakil rakyat juga patut dipertanyakan. Dimana kader-kader terbaik yang seharusnya mampu membawa perubahan positif? Apakah seleksi dan pemilihan kader partai hanya sekedar formalitas tanpa mempertimbangkan kompetensi dan integritas mereka? Hasilnya, rakyat mendapatkan wakil yang tidak mampu memperjuangkan hak-hak dasar mereka, terutama dalam sektor pendidikan.
Rakyat Kabupaten Bogor harus menyadari pentingnya peran mereka dalam mengawasi dan menagih janji dari para wakil rakyat. Masa jabatan yang segera berakhir ini harus menjadi momen refleksi bagi seluruh masyarakat untuk mengevaluasi kinerja para wakil mereka. Rakyat harus bersatu dan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja yang tidak memadai.
Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, diperlukan langkah-langkah konkret dari para wakil rakyat dan partai politik. Mereka harus menunjukkan komitmen yang nyata dalam memperbaiki kondisi pendidikan dan sektor-sektor lain yang masih tertinggal. Pengawasan ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan serta proyek-proyek pembangunan harus ditingkatkan.
Masyarakat Kabupaten Bogor menanti perubahan nyata. Mereka berharap para pemimpin dan wakil rakyat mereka dapat mendengar dan merespons kebutuhan mereka dengan baik. Pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh diabaikan. Masa depan anak-anak Bogor tergantung pada tindakan yang diambil hari ini. Rakyat Bogor, saatnya kita bangkit dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus kita.
Rakyat Kabupaten Bogor harus bersatu dan bergerak bersama. Mereka harus menuntut perubahan dan mendesak agar pemimpin yang tidak bertanggung jawab diganti dengan yang lebih kompeten. Masa depan anak-anak kita tergantung pada tindakan kita hari ini. Jangan biarkan ketidakpedulian dan ketidakmampuan pemimpin daerah merusak masa depan generasi penerus kita. Bersama, kita bisa membuat perubahan nyata untuk Kabupaten Bogor yang lebih baik.
(Red)
