Sotarduganews.id ][ Maklumat Kewaspadaan Nasional 2022: Kembalikan Kedaulatan Rakyat ke Tangan MPR_
Merupakan bukti sejarah pernah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sebagai penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.
Pemerintahan saat itu dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Ini terjadi lantaran Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948.
Mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia berlangsung 1948–1949 dimana status Pemerintahan dalam pengasingan. Dan Ibu kota dipindahkan ke Bukittinggi.
Pada Kamis(22/12) pagi selang 74 tahun kemudian setelah lahirnya PDRI di Bukit tinggi, seratusan aktivis hadir di Gedong Joang, Menteng 31, Jakarta Pusat.
Hadir tokoh senior Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Sugeng Waras, Ahmad Wijaya, Nurlapong, Fahri Lubis, Mustika, Hans Suta dan banyak lainnya menyampaikan pokok pikirannya dalam sambutan mereka masing-masing.
Ratna Sarumpaet menyampaikan kekuatirannya terhadap kondisi saat ini yang semakin tinggi tingkat korupsinya dibanding rezim sebelumnya. Ia pun menyindir tidak ada pekanya rezim terhadap kedatangan TKA asing yang bukan lagi bisa dianggap tidak mengganggu stabilitas nasional.
Terlihat rasa kekecewaan Ratna dari getaran kata-kata yang disampaikannya. Ia mengaku sangat sulit menerima kenyataan ada saat ini yang serba carut – marut kondisinya.
Sebagai pembaca Maklumat Kewaspadaan Nasional, Sri Bintang Pamungkas menyampaikan bahwa Maklumat Kewaspadaan Nasional merupakan sebuah maklumat yang yang berisi keprihatinan nasional tentang terjadinya berbagai krisis nasional.
“Krisis Ekonomi sudah diprediksi oleh pemerintah sendiri dimana Indonesia akan mengalami keruntuhan (collapse) pada tahun 2023,”kata Bintang.
Ia menjelaskan ketidakmampuan membayar utang saat bangkit dari Pandemi Covid-19 yang juga melanda dunia.
” Saat ini krisis pangan dan energi akibat terjadi di perang di Eropa berdampak pada Indonesia dimana biaya semakin tinggi. Tidak pernah terjadi lebih 80 tahun terakhir,” Lanjut Bintang.
Maklumat yang disampaikan agar diwaspadai oleh MPR,baik DPR dan Utusan Daerah, pimpinan Mahkamah Agung, Pemerintah Republik Indonesia, aparat pertahanan dan keamanan agar mewaspadai benar- benar adanya perubahan global ini sehingga tidak bergeser dari cita-cita Proklamasi 45 yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
“Ketika terjadi krisis 1965 dan 1997/1998 perubahan besar dapat kita lalui dengan selamat. Untuk itu Maklumat Nasional meminta seluruh pihak agar:
Pertama, kembali berlakunya UUD45 asli yang mana tuntutannya sudah 20 tahun terakhir ini. Kedua, mundurnya Joko Widodo dari kedudukan sebagai berikut presiden Republik Indonesia yang sudah lama beberapa lama menjadi perbincangan para politisi. Ketiga, oleh karenanya demi menolak kekosongan dalam pemerintahan maka akan muncul timbul kekuatan untuk membentuk Pemerintahan Transisi.” Demikian maklumat yang dibacakan oleh Sri Bintang Pamungkas sebagai pembicara terakhir.
Red
Berita Terkait
Subscribe our newsletter to stay updated.